Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan ada 416 pelanggaran disiplin TNI pada tahun 2024. Jumlah itu, katanya, menurun jika dibanding tahun sebelumnya.
"Bahwa selama kegiatan evaluasi, itu terjadi penurunan. Di mana pada tahun 2023 ada 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu ada sekitar 416. Sehingga ada penurunan sekitar 25,6%," kata Yusri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).
Yusri mengatakan pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer menjadi salah satu upaya menegakkan disiplin dan hukum prajurit TNI. Dia mengatakan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer dilaksanakan sepanjang tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan pelaksanaan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi juga melibatkan instansi lain. Antara lain Kepolisian, Kejaksaan hingga Bea Cukai.
"Kegiatan ini akan selama tahun 2025 dilaksanakan secara masif, di mana kegiatannya akan dilakukan secara terpadu jadi bisa mandiri dan terpadu. Terpadu dalam hal ini dilakukan gabungan TNI dengan Kepolisian, kemudian dari Bea Cukai dan dari Imigrasi atau Kejaksaan," ucapnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara pelaksanaan operasi tersebut. Dalam amanatnya, Agus meminta Polisi Militer menjadi teladan dengan menjalankan penegakan disiplin dan hukum secara profesional dan transparan.
"Penegakan disiplin hukum dan tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan," kata Agus.
Agus juga mengingatkan jajarannya agar tidak arogan. Dia meminta prajurit TNI membina kekompakan dengan seluruh pihak.
""Bina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat. Kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas ini dapat terlaksana secara optimal," ujarnya.(Ed).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar